ALOR|VIVATIMUR.ID — Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk belum tersedianya jaringan listrik.
Pernyataan tersebut disampaikan Julie saat kegiatan reses di Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Senin (2/3/2026).
Julie menuturkan bahwa ketika melakukan reses di Kecamatan Alor Timur beberapa hari lalu, Ia mendengar aspirasi tentang kondisi kehidupan masyarakat di Pureman yang masih jauh dari kata sejahtera.
Akses jalan menuju wilayah tersebut sulit, ketersediaan air bersih terbatas, fasilitas pendidikan belum memadai, serta jaringan listrik belum tersedia.
“Saya sering ke Dili, ibu kota Timor Leste. Kalau malam hari melihat ke depan, yang gelap itu ternyata Pureman,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini menunjukkan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi beranda terdepan negara.
Ia menegaskan akan memperjuangkan perhatian pemerintah pusat agar berbagai persoalan ketertinggalan di Pureman dapat segera ditangani melalui program pembangunan yang terarah.
Julie menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan NTT I.
Ia menilai struktur ekonomi masyarakat Alor yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan memerlukan dukungan kebijakan yang tepat.
Ia juga menyinggung pengalamannya di Komisi IV DPR RI pada periode sebelumnya yang membidangi sektor tersebut. Saat ini, sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas komisi untuk tetap memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Julie Sutrisno menyebut dukungan Viktor Bungtilu Laiskodat, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, membuka peluang koordinasi lintas komisi guna mengakomodasi kepentingan masyarakat Alor.
“Kami di Partai NasDem bisa berkolaborasi lintas komisi untuk membantu masyarakat di daerah pemilihan. Karena suami saya ketua fraksi jadi saya bisa jual suami ke komisi I sampai XIII untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan strategis disampaikan, antara lain:
1. Infrastruktur Telekomunikasi; Warga mengeluhkan jaringan internet yang tidak stabil dan berharap pemerintah pusat meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah tersebut.
2. Pemekaran Wilayah; Usulan pemekaran Desa Probur Selatan dari Desa Probur disampaikan sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
3. Pendidikan; Bangunan SD GMIT Probur 1 dinilai belum layak sebagai ruang belajar. Usulan pembangunan asrama bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di Kalabahi, kemudian guru honorer menghadapi kendala mengikuti seleksi CPNS.
4. Pertanian dan Peternakan; Warga meminta dukungan pembentukan kelompok ternak agar dapat mengakses bantuan pemerintah. Selain itu, petani menyampaikan distribusi benih padi gogo yang terlambat sehingga tidak sesuai dengan musim tanam.
5. Kesehatan; Masyarakat mengusulkan penambahan tenaga dokter di Pustu Probur guna meningkatkan pelayanan kesehatan, mengingat jarak ke rumah sakit di Kalabahi cukup jauh.
6. Infrastruktur Jalan; Permintaan pembangunan jalan tani untuk mendukung aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.
Julie menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibawa ke tingkat pusat untuk diperjuangkan melalui mekanisme DPR RI dan koordinasi dengan kementerian terkait.
Ia berharap pembangunan wilayah perbatasan seperti Pureman dapat menjadi prioritas nasional agar masyarakat setempat merasakan kehadiran negara secara nyata, baik melalui penyediaan listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar lainnya.
Kepala Desa Probur, Watinaha Maraben dalam sapaannya mengawali kegiatan reses menyampaikan terima kasih kepada Viktor Bungtilu Laiskodat.
Menurutnya, dimasa kepemimpinan Viktor sebagai Gubernur NTT periode 2018-2023 telah memperjuangkan pembangunan jalan provinsi Watatuku menuju Mataraben.
Sementara dalam reses di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya Ia minta masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang usaha dari pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Masyarakat harus berusaha menyiapkan bahan makanan MBG untuk memenuhi kebutuhan dapur program tersebut.
Menurut Ibu Julie, anggaran yang dialokasikan untuk MBG tahun 2026 oleh Pemerintah Indonesia Sebesar Rp335 Triliun lebih.
Jumlah ini termasuk didalamnya jatah bagi semua Kabupaten/Kota di provinsi NTT, termasuk Kabupaten Alor.
“Dalam hitungan saya, jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini, untuk Kabupaten Alor saja anggaran program ini kurang-lebih bisa mencapai Rp1 Triliun. Nah ini sebuah anggaran yang besar, sehingga masyarakat harus dapat memanfaatkannya” ungkapnya.
Berkaitan dengan program ini, Ibu Julie Minta masyarakat untuk berusaha menyiapkan kebutuhan atau bahan makanan MBG.
“Kemarin reses disebuah desa, ada Pemuda milenial yang mau berusaha ternak ayam. Kita akan memperjuangkan untuk membantu, demikian pula jika ada yang berusaha pertanian, atau ada ibu-ibu yang mau membuat roti. Kemarin ada yang minta oven,” ungkap Ibu Julie.
Ibu Julie menambahkan, program MBG ini sangat bagus dijalankan karena untuk meningkatkan kesehatan dan gizi generasi kita ke depan, dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat jika dapat berusaha memanfaatkan peluang yang ada***
Komentar