Oleh: Mateus Mas Belalawe, MT)*
LEMBATA|VIVATIMUR ID – Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati Muhammad Nasir dilantik dengan modal politik yang kuat dan visi besar: “Lembata Maju, Lestari, dan Berdaya Saing”.
Visi ini diterjemahkan dalam grand design yang cukup jelas. Untuk 2026, tema pembangunan adalah “Penguatan Daerah Melalui Fondasi Transformasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola” dengan 8 arah kebijakan: layanan dasar, infrastruktur, kelembagaan, supremasi hukum, ketahanan sosial budaya, pemerataan, ramah lingkungan, dan percepatan pembangunan daerah.
Program paling populis adalah NTT – Nelayan, Tani, Ternak. Ini bukan jargon. Dalam 100 hari kerja pertama, Bupati langsung tancap gas: kerja sama dengan Bulog untuk menampung jagung hibrida masyarakat, mendatangkan investor perikanan dan peternakan, dan janji hilirisasi produk lokal. Pada evaluasi akhir 2025, program NTT menjadi leading sector pembangunan 2025-2029 dengan skema hulu-hilir terintegrasi.
Secara dokumen, fondasinya rapi. Pertanyaannya: apakah rapi di dokumen sama dengan dipercaya di lapangan?
Analisis kepercayaan publik terhadap Bupati Lembata hari ini berada di fase Trust yang Bersyarat (Conditional Trust) – tidak rendah, tapi belum solid.
3 Pilar yang Membangun Kepercayaan
1. Keberanian Menyentuh Masalah Lama: BBM
Distribusi BBM subsidi adalah luka lama Lembata. Langkah Bupati memimpin langsung operasi bersih-bersih tata kelola BBM, mewajibkan CCTV di nozzle, digitalisasi SPBU, dan mendorong SPBU 51 jadi role modeldinilai publik sebagai kehadiran negara. Narasi “Sikat Mafia BBM” ini menaikkan trust secara cepat karena menyentuh kebutuhan harian nelayan dan petani.
2. Keberpihakan Ekonomi yang Terukur: Jagung Titi dan Ayam Pedaging
Pemerintah tidak hanya bicara produksi, tapi jaminan pasar. Contohnya peluncuran jagung titi ori Lembata, pembelian hasil panen oleh pemerintah, dan target ambisius 2026 tidak lagi impor ayam beku tapi produksi sendiri. Ditambah realisasi PAD 2025 yang mencapai 88,49% dan RSUD sebagai penyumbang terbesar, publik melihat ada upaya serius untuk “mengurangi ketergantungan bantuan dari luar”.
3. Keterbukaan Terhadap Kritik
Di forum HPN 2026, Bupati sendiri mengakui pemerintahannya berjalan dalam dinamika kompleks, penuh kritik dan tekanan, dan menyatakan “Semua kritik kami terima sebagai bahan refleksi”. Sikap ini penting. Di era politik digital Lembata, pemimpin yang anti-kritik akan cepat ditinggalkan.
3 Titik Rawan yang Menggerus Kepercayaan Namun trust ini rapuh karena tiga isu:
1. Kasus Geotermal Atadei – Ujian Terbesar Trust
Ini titik paling kritis. Dukungan Bupati terhadap proyek PLTP Atadei memicu kontroversi karena SK Pokja Pendamping yang mencatut nama Deken Lembata Romo Sinyo Da Gomez, tokoh adat, dan Ketua Stasi tanpa konfirmasi. Deken Sinyo secara terbuka protes karena bertentangan dengan sikap resmi Gereja Katolik yang menolak geotermal. Warga lingkar proyek juga protes soal minimnya sosialisasi dan ancaman lahan.
Dalam teori kepercayaan, ini masuk kategori procedural injustice. Publik tidak hanya menilai hasilnya ramah lingkungan atau tidak, tapi prosesnya adil atau tidak. Sekali nama tokoh agama dicatut, trust yang dibangun dari program ekonomi bisa runtuh dalam semalam.
2. Isu Elitis vs Kerakyatan: Tunjangan DPRD
Aksi protes warga pada September 2025 yang menuntut peninjauan ulang tunjangan perumahan dan transportasi DPRD adalah cerminan krisis kepercayaan sekunder. Massa aksi secara eksplisit mengatakan pemotongan tunjangan itu untuk “membantu program Nelayan, Tani, dan Ternak”. Ketika Bupati menjawab tunjangan bupati/wakil “sangat minimalis”sementara infrastruktur jalan Labala-Lebata 6 KM yang dijanjikan baru dibuka 100-200 meter, publik membaca adanya jarak antara retorika efisiensi dan realita.
3. Gaya Kepemimpinan dan Mutasi Jabatan
Kasus non-job Kepala Puskesmas Loang yang dinilai “tak mendasar” dan promosi Puskesmas ke Singapuraserta mundurnya Kadis Kesehatan di awal pemerintahanmenimbulkan persepsi ketidakstabilan birokrasi. Padahal Bupati sendiri menekankan pentingnya pendampingan intensif oleh penyuluh sebagai ujung tombak perubahan.
Kesimpulan: Tingkat Kepercayaan di Level 65-70%
Jika diukur dengan skala 0-100, tingkat kepercayaan publik Lembata terhadap program kerja Bupati saat ini berada di angka 65-70: Cukup Tinggi tapi Volatil.
Publik percaya pada niat dan arah program (NTT sangat relevan dengan DNA Lembata), tapi belum sepenuhnya percaya pada cara eksekusi dan konsistensi.
Pola kepercayaannya adalah “Dukung Programnya, Awasi Orangnya”.
Rekomendasi untuk Memperkuat Trust: 1. Audit Sosial Program NTT: Jangan hanya evaluasi internal di aula gereja, tapi buka dashboard publik real-time: berapa ton jagung diserap Bulog, berapa harga ayam lokal vs beku. Transparansi angka lebih dipercaya dari pidato. 2. Reset Total Komunikasi Geotermal: Cabut dan revisi SK Pokja yang bermasalah, minta maaf terbuka kepada Deken dan tokoh adat, dan lakukan Free, Prior, Informed Consent (FPIC) ulang. Tanpa ini, isu geotermal akan terus jadi bom waktu politik. 3. Quick Win Infrastruktur Pesisir Selatan: Selesaikan jalan Labala – Lebataatadei yang sudah dijanjikan di 100 hari kerja. Jalan 6 KM itu simbol pemerataan yang lebih kuat dari 100 spanduk visi-misi. 4. Moratorium Mutasi Kontroversial: Stabilkan birokrasi kesehatan dan pertanian. Trust publik hancur jika pelayanan dasar terganggu karena rotasi jabatan.
Lembata tidak butuh bupati yang sempurna. Lembata butuh bupati yang bisa dipercaya prosesnya. Sejauh ini, fondasinya sudah diletakkan. Tinggal apakah fondasi itu dibangun di atas dialog, atau di atas SK yang dicatut.****
*)Penulis adalah Sekretaris DPD SBSI Kabupaten Lembata
Komentar