ALOR|VIVATIMUR.ID – Pemerintah Kabupaten Alor menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Kamis (26/2/2026), di Aula Gereja Pola Tribuana.
Kegiatan ini diikuti para camat dan kepala desa dari 18 kecamatan dan 158 desa se-Kabupaten Alor.
Workshop dibuka secara resmi sekaligus dimoderatori oleh Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Alor, Obeth Bolang, yang mewakili Bupati Alor.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus semakin akuntabel, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dana desa bukan hanya soal administrasi, tetapi bagaimana pembangunan dan pemberdayaan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari unsur legislatif dan lembaga pengawasan negara.
Anggota DPR RI, Komisi XI fraksi partai Nasdem Julie Sutrisno Laiskodat, membawakan materi berjudul “Pengawasan DPR/DPD RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang APBN dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa.”
Sementara itu, pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, DR Arman Sahari Harahap S.E M.M memaparkan materi tentang “Pengawalan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang (KPPN Kupang), Delfiana Lase menyampaikan materi secara virtual mengenai “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.”
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Muhammad Nursaitias SH, MH membawakan topik “Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.”
Dalam pemaparannya, Julie berbicara lugas dan terbuka di hadapan 18 camat dan158 kepala desa.
Ia menegaskan potensi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, dengan proyeksi sekitar 120 dapur MBG di Kabupaten Alor, masing-masing melayani sekitar 2.000 penerima manfaat per hari dengan anggaran Rp15.000 per orang selama 24 hari per bulan, potensi perputaran dana bisa mendekati Rp1 triliun per tahun.
“Itu uang haknya Alor. Jangan sampai kita hanya jadi penonton dan membiarkan uangnya keluar daerah,” tegas Julie.
Ia menjelaskan, dari Rp15.000 per porsi, sekitar Rp10.000 digunakan untuk bahan pangan seperti telur, sayur, dan buah. Jika kebutuhan tersebut dipasok dari luar daerah, maka peluang ekonomi lokal akan hilang.
“Kalau telur dan bawang masih dari luar, lalu petani dan peternak kita dapat apa? Kita harus siapkan produksi lokal dari sekarang,” ujarnya.
Julie Sutrisnomendorong peran aktif koperasi dan BUMDes di setiap kecamatan untuk menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG, sehingga perputaran anggaran benar-benar menggerakkan ekonomi desa.
Workshop tersebut juga ditandai dengan penyerahan cinderamata berupa sarung tenun dan produk makanan UMKM khas NTT dari Julie kepada unsur Forkopimda sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Alor.
Selain itu, panitia menyerahkan plakat penghargaan kepada seluruh pembawa materi, sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi dan komitmen dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Workshop ini menjadi momentum penguatan bersama seluruh kekuatan desa di Kabupaten Alor.
Dengan 18 kecamatan dan 158 desa yang terlibat langsung, komitmen bersama untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mengamankan hak ekonomi daerah menjadi pesan utama kegiatan tersebut.
Kini tantangannya bukan sekadar mengelola dana desa secara administratif, tetapi memastikan setiap rupiah yang beredar mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Apakah Alor akan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri atau sekadar pasar bagi pihak luar, jawabannya ada pada kesiapan dan keberanian seluruh pemangku kepentingan desa untuk bergerak bersama membangun kemandirian daerah.***
Komentar